Strategi atau Isolasi? Mengurai Benang Kusut Keputusan AS Meninggalkan 66 Lembaga Global

Bayangkan sebuah raksasa yang tiba-tiba memutuskan untuk berjalan sendiri, meninggalkan meja diskusi tempat ia dulu menjadi penggerak utama. Itulah gambaran yang muncul ketika Amerika Serikat, di bawah Presiden Donald Trump, mengumumkan penarikan diri dari puluhan organisasi internasional. Keputusan ini bukan sekadar berita politik biasa, melainkan sebuah sinyal kuat yang mengguncang fondasi kerja sama global yang telah dibangun puluhan tahun. Banyak yang bertanya-tanya: ini strategi negosiasi yang cerdas, atau langkah pertama menuju isolasionisme yang berbahaya?

Yang menarik, di balik hiruk-pikuk pemberitaan, ada satu fakta yang sering terlewat: Amerika Serikat tidak benar-benar keluar dari PBB. Mereka masih duduk di Dewan Keamanan dengan hak veto. Yang terjadi lebih mirip ‘shopping’ kebijakan luar negeri—memilih mana yang dianggap menguntungkan, dan meninggalkan yang dianggap beban. Lalu, apa sebenarnya yang mendorong raksasa itu untuk mengambil langkah kontroversial ini, dan bagaimana dampaknya bagi kita semua yang hidup di dunia yang semakin saling terhubung?

Mengurai Daftar Keluar: Lebih dari Sekadar Anggaran

Berdasarkan perintah eksekutif yang ditandatangani Trump, AS memulai proses formal untuk meninggalkan sekitar 66 organisasi internasional. Angka ini sendiri mencengangkan. Di dalamnya, tercakup 31 badan yang berada di bawah payung PBB. Beberapa nama besar yang masuk daftar adalah UNFCCC (badan perubahan iklim), UNFPA (badan kependudukan), serta berbagai lembaga yang menangani isu migrasi, budaya, dan hak asasi manusia.

Alasan resmi dari Gedung Putih berkisar pada efisiensi anggaran dan ketidaksesuaian dengan kepentingan nasional. Namun, jika kita menyelami lebih dalam, narasinya lebih kompleks. Ini adalah manifestasi dari doktrin “America First” yang menjadi jantung kebijakan luar negeri Trump. Ada sentimen bahwa banyak lembaga multilateral dianggap birokratis, tidak efektif, dan terkadang bahkan bersikap anti-AS. Penarikan diri dilihat sebagai cara untuk mengembalikan kedaulatan dan menghentikan pembayaran untuk program-program yang tidak sejalan dengan visi pemerintahan.

Dampak Langsung: Kekosongan yang Harus Diisi

Reaksi internasional datang dengan cepat dan keras. Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan penyesalan mendalam, menekankan bahwa tantangan global seperti perubahan iklim atau pandemi tidak bisa dihadapi sendirian. Yang menjadi pertanyaan praktis adalah: siapa yang akan mengisi kekosongan pendanaan dan kepemimpinan politik yang ditinggalkan AS?

AS adalah kontributor finansial terbesar untuk banyak badan PBB. Penarikan diri bukan hanya soal simbolis; ini menyangkut uang nyata untuk program pangan, kesehatan ibu dan anak, pengungsi, dan pemantauan iklim. Beberapa analis memprediksi munculnya dua skenario: pertama, negara-negara lain seperti Uni Eropa, China, atau bahkan aktor swasta akan meningkatkan kontribusi mereka. Kedua, banyak program akan menyusut atau bahkan gulung tikar, dengan konsekuensi kemanusiaan yang riil bagi masyarakat paling rentan di dunia.

Data dari Council on Foreign Relations menunjukkan, kontribusi AS ke organisasi internasional dan program perdamaian mencapai miliaran dolar per tahun. Pemotongan drastis ini akan menciptakan guncangan sistemik. Sebuah opini unik yang patut dipertimbangkan adalah bahwa langkah ini mungkin justru mempercepat ‘multipolaritas’ dalam tata kelola global. Dengan AS mundur, ruang untuk kekuatan menengah dan emerging powers seperti India, Brasil, atau Jepang untuk memainkan peran lebih besar justru terbuka lebar. Ini bisa menjadi titik balik menuju sistem yang lebih terdiversifikasi, meski mungkin juga lebih tidak terkoordinasi.

Bukan Keluar dari PBB: Nuansa yang Sering Terlupa

Inilah poin kunci yang harus digarisbawahi: Amerika Serikat tetap menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka masih memegang kursi tetap dan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Status mereka sebagai ‘negara anggota’ tidak berubah. Apa yang dilakukan Trump adalah penarikan selektif dari badan-badan khusus (specialized agencies) dan program-program (funds and programmes) PBB.

Perbedaan ini crucial. Keluar dari UNESCO atau UNFCCC adalah keputusan administratif yang relatif bisa dibalik. Keluar dari PBB sendiri akan memerlukan proses hukum yang sangat rumit dan merupakan pernyataan politik yang jauh lebih radikal. Jadi, yang terjadi lebih tepat disebut ‘pembelahan’ atau ‘pemilihan’ komitmen, bukan ‘perceraian’ total dengan sistem multilateral. Ini seperti memilih untuk tidak lagi ikut kegiatan karang taruna tertentu, tetapi tetap tinggal di rumah dan menjadi warga lingkungan tersebut.

Refleksi Akhir: Dunia Pasca-Kepastian Amerika

Keputusan AS ini meninggalkan kita dengan sebuah refleksi mendalam tentang masa depan kerja sama internasional. Selama beberapa dekade pasca Perang Dunia II, kepemimpinan AS dianggap sebagai penjamin stabilitas sistem multilateral. Kini, jaminan itu memudar. Dunia dipaksa untuk bertanya: apakah sistem yang ada masih relevan? Atau justru perlu reformasi besar-besaran yang selama ini terhambat oleh status quo?

Di satu sisi, langkah Trump bisa dilihat sebagai tamparan keras yang mendesak PBB dan lembaga sejenisnya untuk introspeksi, menjadi lebih lincah, transparan, dan efektif. Di sisi lain, risiko fragmentasi dan melemahnya kemampuan kolektif untuk mengatasi krisis global sangat nyata. Ketika negara paling berpengaruh di dunia memilih untuk ‘jalan sendiri’, itu mengirim pesan bahwa nasionalisme sempit lebih diutamakan daripada solusi bersama.

Sebagai penutup, mari kita renungkan ini: dunia yang saling terhubung seperti saat ini, masalah di satu benua dengan cepat menjadi masalah di benua lain—mulai dari virus hingga krisis iklim. Keputusan untuk mundur dari meja diskusi global mungkin terasa seperti kemenangan kedaulatan jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, tidak ada satu bangsa pun, sehebat apa pun, yang bisa membangun tembok yang cukup tinggi untuk melindungi diri dari badai global. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita akan belajar untuk memperbaiki perahu bersama-sama, atau justru sibuk menyelamatkan sekoci masing-masing sambil membiarkan kapal besar tenggelam? Masa depan tata kelola dunia mungkin sedang ditentukan oleh jawaban atas pertanyaan ini.