Mengapa Ekonomi Tumbuh Tapi Kesejahteraan Tak Merata? Menjawab Teka-Teki Pembangunan yang Inklusif

Bayangkan dua kota dalam satu negara. Di kota pertama, gedung pencakar langit menjulang, pusat perbelanjaan mewah ramai pengunjung, dan angka pertumbuhan ekonomi melambung tinggi. Hanya beberapa jam perjalanan ke kota kedua, yang Anda temui adalah jalanan yang belum sepenuhnya beraspal, akses kesehatan yang terbatas, dan peluang kerja yang bisa dihitung dengan jari. Ini bukan skenario fiksi, melainkan potret nyata dari sebuah teka-teki besar dalam pembangunan: mengapa ekonomi bisa tumbuh pesat, namun kesejahteraan seringkali tertinggal dan tidak merata? Pertumbuhan angka-angka di kertas laporan ekonomi ternyata tidak serta-merta diterjemahkan menjadi kualitas hidup yang lebih baik untuk semua lapisan masyarakat. Inilah titik awal diskusi kita yang paling krusial.

Pembangunan ekonomi yang sesungguhnya, sejatinya, bukanlah perlombaan untuk mencetak angka pertumbuhan tertinggi semata. Ia adalah sebuah perjalanan kolektif menuju peningkatan kualitas hidup yang menyeluruh dan berkelanjutan. Jika kita hanya terpaku pada grafik PDB yang naik, kita mungkin akan kehilangan gambaran tentang apakah kenaikan upah buruh sebanding dengan inflasi, apakah anak-anak di pelosok mendapatkan pendidikan yang layak, atau apakah lansia memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau. Fokus kita harus bergeser dari sekadar ‘berapa banyak’ menjadi ‘bagaimana caranya’ dan ‘untuk siapa’ pertumbuhan itu terjadi.

Lebih Dari Sekadar Angka: Memaknai Ulang Tujuan Pembangunan

Tujuan pembangunan ekonomi seringkali disederhanakan menjadi tiga poin utama, namun maknanya jauh lebih dalam dari sekadar daftar. Pertama, peningkatan pendapatan. Ini bukan hanya tentang menaikkan rata-rata pendapatan nasional, tetapi memastikan bahwa peningkatan itu dirasakan oleh pekerja di sektor informal, petani kecil, dan para pelaku UMKM. Kedua, pengurangan kemiskinan yang multidimensi. Kemiskinan hari ini bukan lagi sekadar soal tidak punya uang, tetapi juga tentang ketiadaan akses terhadap informasi, teknologi, dan jaringan sosial yang mendukung. Ketiga, penciptaan lapangan kerja yang bermartabat dan berkelanjutan, bukan sekadar pekerjaan serabutan yang tidak memberikan jaminan masa depan.

Mengukur Kesejahteraan: Melihat Melalui Kacamata yang Lebih Luas

Selama ini, pendapatan per kapita sering dijadikan patokan utama. Padahal, angka ini bisa sangat menyesatkan. Sebuah studi dari Oxfam beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa kekayaan empat orang terkaya di Indonesia bisa setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. Artinya, rata-rata yang tinggi bisa menutupi ketimpangan yang sangat lebar. Karena itulah, indikator lain seperti akses pendidikan berkualitas dan derajat kesehatan masyarakat menjadi jauh lebih penting. Seberapa mudah seorang anak di daerah terpencil mengenyam pendidikan setara dengan anak di kota? Seberapa cepat seorang ibu hamil di pedesaan mendapatkan pertolongan medis darurat? Inilah tolok ukur kesejahteraan yang sesungguhnya.

Strategi yang Berpihak: Dari Kebijakan Hingga Implementasi di Lapangan

Strategi pembangunan harus seperti pisau bedah yang tepat sasaran, bukan palu godam yang menghantam rata. Pemberdayaan UMKM adalah tulang punggungnya. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang lebih dari 60% PDB. Memberikan mereka akses permodalan, teknologi, dan pasar adalah kunci. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri mutlak diperlukan. Terakhir, pembangunan wilayah yang adil dengan mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa dapat mengurangi beban dan ketimpangan.

Di sini, saya ingin menyisipkan sebuah opini yang mungkin kontroversial: seringkali, kita terlalu fokus pada program-program besar yang gemerlap, namun mengabaikan kekuatan ‘perbaikan kecil yang konsisten’. Sebuah program pelatihan digital marketing untuk 50 pelaku usaha mikro di sebuah kabupaten, yang dilakukan dengan pendampingan intensif, mungkin dampaknya lebih nyata dan berkelanjutan daripada seminar nasional bertaraf internasional yang menghabiskan anggaran miliaran namun hanya sekali jalan. Pembangunan yang inklusif dibangun dari fondasi yang kokoh di tingkat akar rumput.

Menghadapi Tantangan Nyata: Dinding Tebal Pemerataan

Jalan menuju pemerataan tidak pernah mulus. Ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa, atau antara perkotaan dan perdesaan, masih menjadi momok. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan internet yang belum merata memperparah kondisi ini. Kesenjangan sosial juga semakin menganga, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga dalam hal akses terhadap peluang dan keadilan. Tantangan terberat ketiga adalah akses ekonomi yang terbatas bagi kelompok rentan, seperti disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan masyarakat adat, untuk masuk ke dalam sistem ekonomi formal.

Menutup dengan Refleksi: Pembangunan Adalah Pilihan Moral

Pada akhirnya, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bukan sekadar sebuah strategi teknis atau agenda politik. Ia adalah sebuah pilihan moral sebagai sebuah bangsa. Ini tentang komitmen kita untuk tidak meninggalkan siapa pun dalam perjalanan menuju kemajuan. Pertumbuhan yang hanya dinikmati segelintir orang pada dasarnya rapuh dan rentan memicu gejolak sosial.

Jadi, pertanyaannya bukan lagi ‘bisakah kita menumbuhkan ekonomi?’, melainkan ‘jenis pertumbuhan seperti apa yang ingin kita wariskan untuk generasi mendatang?’. Apakah kita ingin dikenang sebagai generasi yang pandai mencetak angka-angka fantastis di laporan ekonomi, atau sebagai generasi yang berhasil membangun fondasi kesejahteraan yang kuat, merata, dan berkelanjutan untuk semua? Tugas itu dimulai dari kesadaran kita bersama, dari diskusi seperti ini, dan dari tuntutan kita akan kebijakan yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga adil secara sosial. Mari kita wujudkan pembangunan yang tidak hanya meninggikan gedung, tetapi juga mengangkat harkat dan martabat setiap warga negara.