Ketika Kota Berubah Menjadi Klub Eksklusif: Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?

Bayangkan ini: Anda tinggal di sebuah kota selama puluhan tahun. Setiap pagi, Anda menikmati sarapan di warung langganan, mengobrol dengan tetangga yang sudah seperti keluarga, dan merasa betah dengan ritme kehidupan yang familiar. Tiba-tiba, gedung-gedung tinggi bermunculan, kafe-kafe modern menggantikan warung-warung tradisional, dan harga sewa melambung tiga kali lipat dalam hitungan bulan. Anda perlahan merasa seperti tamu di rumah sendiri. Inilah realitas yang dihadapi banyak warga kota hari ini—sebuah transformasi yang sering kali menguntungkan segelintir orang, sementara menggeser mereka yang telah lama menjadi tulang punggung komunitas.

Kota-kota kita sedang mengalami perubahan wajah yang dramatis. Dari Jakarta hingga Surabaya, dari Bandung ke Medan, pola yang sama terulang: pembangunan masif, harga properti meroket, dan ruang publik yang kian terfragmentasi. Pertanyaannya bukan lagi apakah kota akan berubah, tetapi untuk siapa perubahan ini terjadi? Apakah kita sedang membangun kota untuk semua penghuninya, atau hanya untuk mereka yang mampu membayar tiket masuk ke dalam 'klub eksklusif' bernama kota modern?

Janji Kota yang Tak Pernah Sampai ke Semua

Sejak dulu, kota selalu dijanjikan sebagai tanah harapan. Tempat di mana siapa pun bisa mengubah nasib, mengakses pendidikan berkualitas, dan menikmati fasilitas terbaik. Namun dalam praktiknya, janji ini seperti kue yang dipotong tidak merata. Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa 40% kekayaan perkotaan di Indonesia hanya dinikmati oleh 10% penduduk terkaya. Sementara itu, 30% penduduk perkotaan dengan penghasilan terendah hanya menguasai 7% dari total kekayaan.

Yang menarik—dan sering luput dari perhatian—adalah bagaimana ketimpangan ini tidak hanya soal uang, tetapi juga soal akses terhadap 'hak dasar perkotaan'. Hak untuk tinggal di lokasi yang strategis, hak untuk berjalan kaki dengan aman, hak untuk menghirup udara bersih, bahkan hak untuk sekadar duduk-duduk di taman umum tanpa harus membeli kopi mahal. Hak-hak ini perlahan menjadi komoditas yang harus dibeli, bukan lagi hak warga negara.

Gentrifikasi: Pembangunan yang Menghapus Memori

Mari kita bicara tentang gentrifikasi—kata yang mungkin terdengar teknis, tetapi dampaknya sangat personal. Saya pernah mewawancarai seorang penjual soto di kawasan Menteng, Jakarta, yang harus pindah setelah 25 tahun berjualan karena gedung perkantoran baru dibangun. "Dulu, pelanggan saya dari semua kalangan," katanya dengan nada sedih. "Sekarang, yang datang hanya yang punya kartu akses gedung. Rasanya seperti kami diusir secara halus."

Gentrifikasi bukan sekadar perubahan fisik bangunan. Ini adalah proses penghapusan memori kolektif, pemutusan jaringan sosial, dan penggantian identitas sebuah tempat. Ketika sebuah kawasan 'dipercantik', yang sering terjadi adalah standarisasi: semua toko menjadi franchise, semua bangunan mengikuti desain minimalis, semua pengunjung berasal dari kelas ekonomi yang sama. Kota kehilangan keragamannya—dan dalam keragaman itulah sebenarnya jiwa sebuah kota.

Infrastruktur yang Memperlebar Jarak Sosial

Pernah memperhatikan bagaimana sistem transportasi kita bekerja? MRT dan LRT yang nyaman biasanya menghubungkan kawasan bisnis dengan permukiman elite. Sementara wilayah-wilayah padat penduduk dengan masyarakat berpenghasilan rendah sering kali hanya dilayani angkutan umum yang tidak terintegrasi dan kurang nyaman. Ini bukan kebetulan, tetapi hasil dari perencanaan yang memprioritaskan profit di atas pemerataan.

Fakta yang mengkhawatirkan: berdasarkan penelitian UI tahun 2022, warga di pinggiran Jakarta menghabiskan rata-rata 4 jam per hari untuk transportasi, dengan biaya mencapai 35% dari total pendapatan. Bandingkan dengan warga di kawasan strategis yang hanya perlu 1-2 jam dengan biaya 15% dari pendapatan. Waktu yang hilang di perjalanan adalah waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk belajar, beristirahat, atau berkumpul dengan keluarga. Ketimpangan infrastruktur, dengan demikian, bukan hanya soal kenyamanan, tetapi soal pencurian waktu hidup warga.

Ruang Publik: Dari Milik Bersama Menjadi Produk Komersial

Ada tren yang mengkhawatirkan dalam pengelolaan ruang publik di kota-kota kita: komersialisasi. Taman-taman yang dulu bisa diakses gratis sekarang dikelilingi pagar dengan jam operasional terbatas. Trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki dipenuhi kafe yang 'meminjam' ruang publik untuk keuntungan bisnis. Bahkan alun-alun kota pun sering berubah menjadi venue berbayar di akhir pekan.

Saya punya opini yang mungkin kontroversial: ketika ruang publik menjadi komoditas, demokrasi perkotaan sedang sakit. Ruang publik adalah tempat di mana semua warga kota—kaya atau miskin, tua atau muda—bertemu sebagai setara. Ini adalah laboratorium sosial di mana perbedaan bisa didialogkan. Ketika akses terhadap ruang ini dibatasi oleh kemampuan membayar, kita kehilangan salah satu fondasi penting kehidupan kota yang sehat: interaksi lintas kelas.

Partisipasi atau Pemanis? Keterlibatan Warga yang Sering Sekadar Formalitas

Banyak pemerintah daerah mengklaim telah melibatkan warga dalam perencanaan kota. Namun dalam pengamatan saya, partisipasi ini sering kali hanya menjadi formalitas—rapat-rapat yang diadakan di waktu yang tidak ramah pekerja, dokumen-dokumen teknis yang sulit dipahami masyarakat awam, atau konsultasi publik yang hasilnya sudah ditentukan sebelumnya.

Yang kita butuhkan adalah partisipasi yang bermakna. Bukan sekadar mendengarkan, tetapi benar-benar memasukkan suara warga dalam keputusan. Contoh menarik datang dari Kota Solo di era Joko Widodo sebagai walikota, di mana pembangunan pasar tradisional melibatkan pedagang sejak awal perencanaan. Hasilnya? Pasar yang fungsional, sesuai kebutuhan pengguna, dan minim konflik. Ini membuktikan bahwa ketika warga dianggap sebagai mitra, bukan sekadar penerima manfaat, kota yang lebih manusiawi bisa terwujud.

Masa Depan Kota: Bisakah Kita Mengubah Arah?

Di tengah semua tantangan ini, saya melihat secercah harapan. Gerakan-gerakan akar rumput mulai bermunculan: komunitas yang mengelola taman kota secara mandiri, koperasi perumahan yang menyediakan hunian terjangkau, atau kelompok warga yang memetakan aksesibilitas trotoar untuk penyandang disabilitas. Mereka membuktikan bahwa kota inklusif bukan utopia, tetapi bisa dimulai dari skala kecil.

Data dari Kota Bandung menunjukkan bahwa kawasan yang melibatkan komunitas lokal dalam perawatannya memiliki tingkat vandalisme 60% lebih rendah dan kepuasan warga 40% lebih tinggi dibanding kawasan yang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah. Ini adalah bukti bahwa inklusivitas tidak hanya soal keadilan sosial, tetapi juga tentang efektivitas pembangunan.

Sebuah Refleksi Akhir: Kota Milik Siapa?

Beberapa waktu lalu, saya berjalan-jalan di sebuah kawasan yang baru saja 'direvitalisasi'. Semua tampak rapi, bersih, dan modern. Tapi ada yang mengganjal: di mana pedagang kaki lima yang biasa jualan es teh? Di mana anak-anak yang biasa main bola? Di mana obrolan santai warga yang duduk di kursi taman? Mereka hilang, digantikan oleh pengunjung dengan pakaian brand ternama dan suara latte art machine.

Di sinilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri: kota seperti apa yang ingin kita tinggali? Apakah kita ingin kota yang efisien tetapi dingin, atau kota yang mungkin sedikit berantakan tetapi hangat dan inklusif? Apakah kita membangun kota untuk dipamerkan di brosur properti, atau untuk dihidupi oleh beragam manusia dengan segala kompleksitasnya?

Kota bukanlah produk akhir yang sempurna. Kota adalah proses terus-menerus, percakapan tanpa henti antara masa lalu dan masa depan, antara yang kaya dan yang kurang beruntung, antara efisiensi dan kemanusiaan. Tantangan terbesar kita bukanlah membangun gedung yang lebih tinggi, tetapi membangun kota yang lebih rendah hati—kota yang mengakui bahwa kemajuan sejati diukur bukan dari tingginya pencakar langit, tetapi dari dalamnya perhatian pada mereka yang paling rentan.

Mungkin pertanyaannya bukan lagi "kota untuk semua atau segelintir?", tetapi "bersediakah kita, sebagai warga kota, untuk memperjuangkan ruang bagi semua?" Karena pada akhirnya, kota adalah cermin nilai-nilai kolektif kita. Dan nilai seperti apa yang ingin kita lihat terpantul di kaca-kaca gedung tinggi kita?