Ketika Kemewahan Kota Hanya untuk Sebagian: Kisah Nyata di Balik Akses Layanan Publik yang Timpang

Bayangkan ini: di satu sisi kota, seorang eksekutif muda memesan dokter spesialis lewat aplikasi, anaknya bersekolah di institusi dengan fasilitas lengkap, dan perjalanannya didukung transportasi terintegrasi. Hanya 15 kilometer dari sana, seorang ibu harus berjalan kaki 3 kilometer untuk mengantri air bersih, anaknya belajar di ruang kelas yang bocor saat hujan, dan akses ke puskesmas terdekat berarti harus menaiki tiga angkutan umum berbeda. Inilah dua wajah kota modern yang sama—satu terlihat di brosur pariwisata, satu lagi hidup dalam diam di permukiman padat.

Kita sering terpesona oleh narasi kemajuan perkotaan: gedung-gedung tinggi, teknologi canggih, dan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Tapi pernahkah kita benar-benar bertanya: kemajuan untuk siapa? Data BPS tahun 2023 menunjukkan sesuatu yang menggelitik: di Jakarta, 68% fasilitas kesehatan berkualitas terkonsentrasi di 5 kecamatan pusat, sementara 22 kecamatan lainnya berbagi sisanya. Ini bukan sekadar angka—ini tentang nyawa, waktu, dan kesempatan yang tidak setara.

Ilusi Kesetaraan di Balik Kemegahan

Urbanisasi seharusnya membawa kemudahan, tapi dalam praktiknya, ia sering menciptakan hierarki akses yang tak terlihat. Modernisasi kota seperti pesta mewah yang undangannya hanya sampai pada segelintir orang. Yang menarik, menurut penelitian Urban Studies Journal 2022, kota-kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi justru menunjukkan peningkatan ketimpangan akses layanan publik sebesar 23% dalam dekade terakhir. Semakin modern, semakin timpang—paradoks yang menyakitkan.

Digitalisasi yang diagungkan sebagai solusi pun punya sisi gelap. Saat semua layanan pindah ke aplikasi, apa jadinya dengan 34% penduduk perkotaan Indonesia yang menurut survei APJII 2023 masih memiliki keterbatasan literasi digital? Mereka bukan anti-teknologi—mereka hanya tertinggal dalam perlombaan yang dimulai tanpa persiapan yang adil.

Ekonomi: Penentu Tak Kasat Mata

Biaya tidak langsung menjadi penghalang terbesar. Akses ke rumah sakit terbaik bukan cuma soal biaya berobat, tapi juga ongkos transportasi, waktu cuti kerja yang tak dibayar, dan bahkan biaya penitipan anak selama berobat. Untuk keluarga berpenghasilan rendah, mengakses layanan publik berkualitas seperti memecahkan puzzle dengan sebagian keping hilang.

Di sini saya punya opini yang mungkin kontroversial: digitalisasi tanpa inklusi adalah bentuk baru pengucilan. Ketika pemerintah bangga meluncurkan 150 aplikasi layanan publik tapi lupa bahwa 41% pengguna smartphone di perkotaan hanya memiliki kuota internet terbatas, maka yang terjadi adalah eksklusi berbasis teknologi. Modernisasi seharusnya mempermudah, bukan mempersulit.

Infrastruktur yang Memilih-milih Lokasi

Pembangunan infrastruktur perkotaan sering mengikuti logika investasi, bukan logika keadilan. Jalan tol dibangun menuju kawasan bisnis, transportasi massal menghubungkan pusat-pusat ekonomi, sementara akses ke permukiman padat tetap menjadi anak tiri. Hasilnya? Menurut studi Institute for Transportation and Development Policy, waktu tempuh warga pinggiran kota ke tempat kerja 2,3 kali lebih lama dibanding warga pusat kota—padahal jaraknya mungkin tak jauh berbeda.

Yang lebih memprihatinkan, ketimpangan ini bersifat multigenerasional. Anak yang lahir di kawasan dengan akses pendidikan terbatas akan sulit keluar dari siklus tersebut. Data UNESCO menunjukkan bahwa di kota-kota Asia Tenggara, anak dari keluarga di permukiman informal memiliki kemungkinan 37% lebih rendah untuk mengakses pendidikan tinggi dibanding rekan mereka di kawasan terencana.

Dampak Sosial: Lebih Dalam dari yang Terlihat

Ketimpangan akses bukan cuma soal ketidaknyamanan—ini soal kualitas hidup dan martabat. Ketika seorang lansia harus naik-turun angkutan umum yang tidak ramah disabilitas hanya untuk berobat rutin, itu bukan sekadar masalah transportasi. Itu soal penghormatan terhadap hak asasi.

Dalam jangka panjang, kota yang timpang akan menuai ketidakpercayaan sosial. Survei LSI tahun 2023 menemukan bahwa 58% warga di permukiman padat merasa kebijakan kota tidak mewakili mereka. Ketika warga tidak percaya, partisipasi pun menurun, dan siklus ketimpangan terus berputar.

Tata Kelola: Masalah di Balik Masalah

Akar masalahnya sering terletak pada cara kita merencanakan kota. Perencanaan yang terlalu top-down, data yang tidak mencerminkan realitas lapangan, dan koordinasi antar dinas yang lemah menciptakan kebijakan yang bagus di atas kertas tapi gagal di implementasi. Saya pernah berbicara dengan seorang perencana kota yang dengan jujur mengakui: "Kami sering terjebak pada angka pertumbuhan ekonomi, lupa bahwa pertumbuhan harus inklusif."

Di sinilah kita perlu belajar dari kota-kota seperti Medellín, Kolombia, yang berhasil mengurangi ketimpangan dengan membangun sistem transportasi yang menghubungkan lereng bukit (permukiman miskin) dengan pusat kota. Mereka memahami bahwa akses adalah jembatan menuju kesetaraan.

Kebijakan Inklusif: Bukan Sekadar Wacana

Menciptakan kota yang adil membutuhkan keberpihakan yang nyata. Bukan sekadar program bantuan sesaat, tapi perubahan sistemik. Pemerataan fasilitas harus menjadi indikator keberhasilan pembangunan, bukan sekadar jumlah investasi asing. Digitalisasi perlu diimbangi dengan pusat layanan hybrid—yang menggabungkan teknologi dengan pendampingan manusiawi.

Yang sering terlupakan: partisipasi warga bukan sekadar formalitas. Di Singapura, sebelum membangun fasilitas publik baru, pemerintah melakukan setidaknya tiga putaran konsultasi dengan warga setempat. Hasilnya? Fasilitas yang benar-benar digunakan karena sesuai kebutuhan.

Kota untuk Semua: Bukan Utopia

Membayangkan kota yang benar-benar inklusif mungkin terasa seperti mimpi. Tapi mari kita lihat fakta ini: menurut perhitungan World Bank, setiap 1% peningkatan akses layanan publik yang merata dapat meningkatkan produktivitas kota sebesar 0,8%. Keadilan ternyata menguntungkan secara ekonomi juga.

Kota modern sejati bukan yang paling tinggi gedungnya atau paling canggih teknologinya. Kota modern sejati adalah yang mampu memastikan bahwa seorang anak di pinggiran kota memiliki kesempatan yang sama untuk sehat, belajar, dan berkembang seperti anak di pusat kota. Kota modern sejati mengukur kemajuannya bukan dari PDB, tapi dari bagaimana warganya yang paling rentan bisa mengakses layanan dasar dengan bermartabat.

Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa menciptakan kota yang adil, tapi apakah kita punya kemauan politik dan sosial untuk mewujudkannya. Karena seperti kata Jane Jacobs, pakar perkotaan legendaris: "Kota memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu untuk semua orang, hanya karena, dan hanya ketika, mereka diciptakan oleh semua orang."

Mari kita renungkan: ketika kita melewati gedung pencakar langit yang megah, pernahkah kita bertanya apa yang terjadi di baliknya? Ketika kita dengan mudah memesan layanan lewat aplikasi, sadarkah kita bahwa itu adalah hak istimewa yang tidak dinikmati semua orang? Kota kita hanya akan menjadi benar-benar modern ketika kemajuan itu bisa dirasakan oleh anak yang bersekolah di ruang kelas bocor, oleh ibu yang antri air bersih, oleh lansia yang berjuang naik transportasi umum. Mereka bukan statistik—mereka adalah cermin dari kemanusiaan kota kita. Dan bagaimana kita memperlakukan mereka, itulah ukuran sebenarnya dari kemodernan kita.