Ketika Aturan Main Harus Berubah: Mengapa Hukum Tidak Boleh Diam di Tempat?
Hukum yang statis akan tertinggal. Artikel ini membahas mengapa perubahan hukum adalah keniscayaan dan bagaimana dampaknya pada kehidupan kita sehari-hari.
Bayangkan Hukum Seperti Pakaian yang Kita Kenakan
Pernahkah Anda mencoba memakai baju yang sama persis selama sepuluh tahun? Selain mungkin sudah tidak muat, pasti terasa janggal dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, hukum itu sebenarnya mirip seperti itu. Ia adalah 'pakaian' yang dikenakan oleh masyarakat. Ketika tubuh masyarakat bertumbuh, berubah bentuk, dan bergerak ke arah yang berbeda, hukum yang lama akan terasa sempit, tidak nyaman, dan bahkan menghambat gerak.
Saya sering membayangkan, bagaimana jika aturan lalu lintas dari tahun 1950-an masih kita pakai hari ini di tengah kemacetan ibu kota dan maraknya ojek online? Pasti chaos. Inilah intinya: hukum bukan monumen yang dibangun untuk dikagumi selamanya, melainkan jalan yang harus terus diperbaiki agar tetap bisa dilalui. Perubahannya bukan tanda kegagalan, melainkan bukti bahwa sistem itu hidup dan merespons denyut nadi masyarakatnya.
Mengapa Hukum Harus Bergerak? Tekanan dari Berbagai Penjuru
Perubahan hukum jarang terjadi dalam ruang hampa. Ia selalu didorong oleh kekuatan-kekuatan yang lebih besar. Mari kita lihat beberapa pendorong utama yang membuat aturan main kita harus terus direvisi.
Gelombang Teknologi yang Tak Terbendung. Ini adalah faktor terbesar dalam dua dekade terakhir. Lahirnya media sosial, misalnya, menciptakan ruang baru bernama 'dunia digital' yang nyaris tanpa pagar hukum di awal kemunculannya. Isu seperti ujaran kebencian, penipuan online, dan perdagangan data pribadi memaksa negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk buru-buru merancang payung hukum seperti UU ITE dan UU PDP. Teknologi fintech dan cryptocurrency adalah contoh mutakhir lainnya—bagaimana kita bisa mengatur sesuatu yang bentuk fisiknya pun tidak ada?
Suara Rakyat yang Kian Lantang. Masyarakat sekarang lebih melek hukum dan berani menyuarakan tuntutan keadilan. Isu-isu seperti kekerasan seksual, perlindungan konsumen, dan hak-hak pekerja yang sebelumnya mungkin dipandang sebelah mata, kini mendapatkan perhatian serius. Tekanan dari masyarakat sipil, media, dan gerakan sosial inilah yang sering menjadi katalis bagi lahirnya undang-undang baru, seperti UU TPKS. Hukum, pada akhirnya, harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diyakini bersama pada eranya.
Dinamika Ekonomi Global. Ekonomi tidak mengenal batas negara. Ketika Indonesia membuka diri dengan perjanjian perdagangan bebas, otomatis kita harus menyesuaikan aturan dagang, kepabeanan, dan hak kekayaan intelektual kita. Standar lingkungan dan ketenagakerjaan yang menjadi perhatian global juga mendorong perubahan aturan lokal agar produk kita bisa bersaing di pasar internasional.
Dampaknya Bukan Hanya di Kertas, Tapi di Kehidupan Nyata
Implikasi dari perubahan hukum ini terasa sangat riil. Ambil contoh aturan tentang usaha mikro. Dengan adanya UU Cipta Kerja dan berbagai turunannya yang menyederhanakan perizinan, dampaknya langsung terasa: seorang ibu yang jualan kue online kini bisa memiliki izin usaha secara legal dengan lebih mudah, bisa mengakses pembiayaan, dan skalanya bertambah. Di sisi lain, perubahan aturan lingkungan yang lebih ketat mungkin memberatkan di awal, tetapi tujuannya adalah untuk keberlanjutan jangka panjang.
Ada satu opini pribadi yang ingin saya sampaikan: seringkali, kita terlalu fokus pada 'produk' hukum barunya, tapi mengabaikan 'proses' sosialisasi dan edukasinya. Perubahan UU lalu lintas mengenai tilang elektronik (ETLE) misalnya, efektif menertibkan, tetapi masih banyak masyarakat yang bingung dengan lokasi kamera dan detail aturannya. Ini menunjukkan bahwa law in the books (hukum di dalam kitab) harus sejalan dengan law in action (hukum dalam aksi).
Data dari berbagai negara menunjukkan korelasi menarik: negara dengan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan sosial cenderung memiliki indeks kemudahan berusaha dan kepuasan publik yang lebih tinggi. Ini bukan kebetulan. Hukum yang responsif menciptakan kepastian, dan kepastian adalah fondasi bagi kepercayaan publik dan pertumbuhan.
Menutup dengan Refleksi: Kita Semua adalah Bagian dari Cerita Ini
Jadi, di mana posisi kita dalam dinamika perubahan hukum ini? Seringkali kita hanya menjadi penonton yang pasif, menggerutu ketika ada aturan baru yang dirasa menyulitkan. Padahal, sebenarnya kita punya peran. Masyarakat yang aktif memberikan masukan dalam proses pembahasan RUU, yang kritis menilai implementasinya, dan yang mematuhi aturan dengan kesadaran—adalah aktor penting yang menentukan apakah suatu perubahan hukum akan berhasil atau gagal.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi apakah hukum harus berubah, melainkan bagaimana kita memastikan perubahan itu menuju arah yang lebih baik. Arah yang tidak hanya mengikuti zaman, tetapi juga membawa nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan untuk sebanyak mungkin orang. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup, bernafas bersama masyarakatnya, dan berani berubah ketika dibutuhkan. Bagaimana menurut Anda, area hukum apa yang paling mendesak untuk diperbarui agar lebih relevan dengan kehidupan kita sekarang?