Ketika Alam Menjerit: Bagaimana Tindakan Pemerintah Bisa Menjadi Solusi atau Justru Masalah?

Bayangkan Ini: Hutan yang Pernah Menjadi Paru-Paru Kini Berubah Jadi Lahan Tandus

Beberapa tahun lalu, saya mengunjungi sebuah kawasan hutan di Kalimantan yang masih asri. Penduduk lokal bercerita bagaimana mereka hidup harmonis dengan alam. Kini, ketika saya kembali, pemandangan itu sudah berubah total. Yang tersisa hanya tanah gersang dan sisa-sisa pohon yang tumbang. Cerita ini bukan sekadar nostalgia, tapi gambaran nyata tentang apa yang terjadi ketika kebijakan lingkungan tidak berjalan seperti seharusnya. Di tengah isu perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan, pertanyaannya bukan lagi 'apakah kita butuh kebijakan lingkungan', tapi 'seberapa efektif kebijakan yang ada benar-benar bekerja di lapangan?'

Fakta menarik yang mungkin belum banyak disadari: Menurut data Global Forest Watch, Indonesia kehilangan 10% hutan primer dalam dua dekade terakhir. Angka ini bukan sekadar statistik—ini tentang hilangnya habitat, sumber air, dan keseimbangan ekosistem. Yang lebih mengkhawatirkan, seringkali kerusakan ini terjadi meski sudah ada regulasi yang mengaturnya. Lalu di mana letak masalahnya?

Regulasi vs Realita: Jurang yang Terus Melebar

Pemerintah sebenarnya sudah memiliki cukup banyak instrumen hukum untuk melindungi lingkungan. Ada UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada AMDAL yang seharusnya menjadi filter, dan ada berbagai peraturan turunan. Tapi seperti pisau yang tajam tapi tak pernah digunakan, regulasi tanpa implementasi yang kuat hanya menjadi dokumen mati. Saya pernah berbicara dengan seorang aktivis lingkungan di Sumatra yang bercerita bagaimana proyek-proyek besar seringkali 'melompati' proses AMDAL dengan berbagai alasan—dari percepatan pembangunan hingga alasan ekonomi.

Yang sering terlupakan adalah bahwa kebijakan lingkungan yang baik tidak hanya tentang larangan dan sanksi. Ini tentang menciptakan sistem yang memungkinkan pembangunan berjalan tanpa mengorbankan alam. Sayangnya, di banyak daerah, masih terjadi paradigma 'ekonomi vs lingkungan' seolah-olah kita harus memilih salah satu. Padahal, dalam jangka panjang, kerusakan lingkungan justru akan membebani ekonomi dengan biaya yang jauh lebih besar—mulai dari bencana alam hingga krisis kesehatan.

Edukasi yang Terlambat dan Kerja Sama yang Setengah Hati

Salah satu peran pemerintah yang paling krusial tapi sering diabaikan adalah edukasi. Bukan sekadar kampanye 'jaga lingkungan' di spandang-spandang, tapi pendidikan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Saya ingat betapa terkejutnya seorang petani di Jawa ketika tahu bahwa praktik pembakaran lahan yang dilakukannya turut berkontribusi pada polusi udara di kota besar. "Kalau saja ada yang menjelaskan lebih awal," katanya. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang tidak hanya top-down, tapi juga memahami konteks lokal.

Kerja sama lintas sektor juga seringkali terjebak dalam birokrasi. Setiap kementerian dan lembaga memiliki agenda dan targetnya sendiri-sendiri. Koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian PUPR atau Kementerian ESDM, misalnya, masih sering menemui kendala. Padahal, isu lingkungan adalah isu lintas sektor yang membutuhkan sinergi total. Sebuah proyek infrastruktur bisa saja menguntungkan ekonomi, tapi jika merusak daerah resapan air, dampak jangka panjangnya justru merugikan.

Tantangan Terbesar: Ketika Hukum Berhadapan dengan Kekuasaan dan Uang

Mari kita jujur: salah satu tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan lingkungan adalah penegakan hukum yang tidak konsisten. Saya memiliki data menarik dari Indonesian Center for Environmental Law: hanya 30% kasus lingkungan yang dilaporkan berakhir dengan proses hukum yang tuntas. Sisanya? Hilang di tengah jalan karena berbagai alasan—dari tekanan politik hingga kurangnya bukti. Ini menciptakan preseden buruk dimana pelaku perusakan lingkungan merasa bisa 'bermain' dengan sistem.

Kepentingan ekonomi jangka pendek juga sering menjadi batu sandungan. Sebuah studi dari Universitas Indonesia menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, pemerintah daerah lebih memilih proyek yang memberikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) cepat meski berpotensi merusak lingkungan. Ini adalah dilema nyata yang membutuhkan solusi kreatif—bagaimana menciptakan insentif ekonomi untuk pelestarian lingkungan, bukan sebaliknya.

Opini: Kita Perlu Paradigma Baru, Bukan Sekadar Peraturan Baru

Dari pengamatan saya, masalahnya bukan pada kurangnya regulasi, tapi pada cara kita memandang hubungan antara manusia dan alam. Selama ini, alam sering dilihat sebagai 'sumber daya' yang harus dieksploitasi, bukan sebagai 'mitra' yang harus dijaga. Paradigma ini yang perlu diubah—dan perubahan ini harus dimulai dari level kebijakan.

Pemerintah perlu mulai mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik. Misalnya, menerapkan sistem 'environmental budgeting' dimana setiap proyek pembangunan harus menyertakan anggaran khusus untuk mitigasi dan restorasi lingkungan. Atau mengembangkan sistem insentif untuk daerah-daerah yang berhasil menjaga kelestarian lingkungannya—bukan menghukum mereka yang 'tertinggal' secara ekonomi karena memilih menjaga alam.

Data dari World Resources Institute menunjukkan sesuatu yang menarik: negara-negara yang berhasil menurunkan deforestasi justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ini membuktikan bahwa ekonomi dan lingkungan bukanlah dua hal yang bertentangan, tapi saling mendukung. Sayangnya, pesan ini seringkali tenggelam dalam narasi politik jangka pendek.

Penutup: Sebuah Refleksi untuk Kita Semua

Beberapa waktu lalu, saya membaca sebuah kutipan dari seorang tetua adat di Papua: "Kami tidak mewarisi alam dari nenek moyang, kami meminjamnya dari anak cucu." Kalimat sederhana ini mengandung kebijakan yang dalam tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan lingkungan. Kebijakan pemerintah, sebaik apapun, akan sia-sia jika tidak disertai dengan perubahan mindset dari seluruh elemen masyarakat.

Jadi, apa yang bisa kita harapkan? Bukan sekadar regulasi yang lebih ketat, tapi kepemimpinan yang memiliki visi jangka panjang. Pemerintah perlu menjadi contoh—bukan hanya membuat aturan, tapi juga menunjukkan komitmen nyata. Mulai dari transparansi dalam proses AMDAL, konsistensi dalam penegakan hukum, hingga edukasi yang menyentuh semua lapisan masyarakat.

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan pada pemerintah saja, tapi pada kita semua: Sudah siapkah kita mendukung kebijakan yang mungkin tidak memberikan keuntungan instan, tapi menjamin keberlanjutan untuk generasi mendatang? Karena melindungi alam bukan lagi pilihan—itu adalah kebutuhan yang menentukan masa depan kita bersama. Mari kita mulai dengan bertanya: Apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk mendukung kebijakan lingkungan yang lebih baik?