Greenland Bukan untuk Dijual: Ketika Ambisi Geopolitik Trump Bertabrakan dengan Kedaulatan Bangsa Arktik

Bayangkan sebuah pulau raksasa, hampir seukuran Meksiko, yang permukaannya sebagian besar tertutup es abadi. Di sana, matahari tak terbenam di musim panas dan tak terbit di musim dingin. Tempat ini bukan setting film fiksi ilmiah, melainkan Greenland—wilayah yang tiba-tiba kembali menjadi buah bibir dunia karena sebuah pernyataan dari mantan presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Seolah-olah waktu berjalan mundur ke 2019, Trump kembali menyulut kontroversi dengan menyiratkan keinginannya agar AS 'memiliki' Greenland. Tapi kali ini, konteksnya berbeda: dunia sedang menyaksikan Arktik yang semakin panas, baik secara harfiah maupun politis.

Pernyataan itu bukan sekadar nostalgia akan era kolonial. Ini adalah cermin dari sebuah realitas baru yang menggelisahkan: kawasan Arktik, yang dulu terisolasi dan beku, kini menjadi panggung utama rivalitas global. Mencairnya es akibat perubahan iklim telah membuka harta karun yang terpendam selama ribuan tahun—jalur pelayaran baru yang lebih cepat dan cadangan minyak, gas, serta mineral langka yang sangat besar. Dalam peta geopolitik abad ke-21, Greenland tiba-tiba menjadi pion yang sangat berharga. Pertanyaannya: apakah sebuah bangsa berdaulat boleh diperlakukan seperti properti yang bisa ditawar?

Dari Mimpi Real Estat ke Panggung Geopolitik Global

Gagasan Trump untuk menguasai Greenland sering kali dianggap sebagai kelanjutan dari mentalitas pembangun properti. Namun, jika kita mengikis lapisan sensasinya, kita akan menemukan kalkulasi strategis yang jauh lebih dingin dan terencana. Pemerintahan Trump dulu secara serius membahas opsi membeli Greenland, bahkan dikabarkan menawarkan bantuan ekonomi kepada Denmark sebagai 'jembatan' untuk negosiasi. Ini bukan lelucon atau gimmick kampanye semata.

Posisi Greenland sangatlah strategis. Terletak di antara Amerika Utara dan Eropa, dan berhadapan langsung dengan jalur laut utara Rusia, pulau ini adalah pos terdepan yang sempurna untuk pertahanan rudal, pengintaian, dan proyeksi kekuatan. AS sudah memiliki pangkalan udara Thule di Greenland, tetapi kendali penuh atas wilayah itu akan memberikan keunggulan tak tertandingi melawan dua pesaing utamanya: Rusia, yang secara agresif membangun kembali pangkalan militernya di Arktik, dan China, yang menyebut dirinya 'negara dekat Arktik' dan telah berinvestasi besar-besaran dalam proyek infrastruktur dan penelitian di kawasan tersebut.

Suara Greenland yang Keras dan Jelas: "Kami Bukan Barang Dagangan"

Respons dari Nuuk, ibu kota Greenland, dan Kopenhagen, ibukota Denmark, cepat, tegas, dan tanpa kompromi. Pemerintah Greenland dengan lantang menyatakan, "Kami terbuka untuk bisnis, bukan untuk dibeli." Pernyataan ini bukan sekadar penolakan diplomatik; ini adalah deklarasi harga diri dan kedaulatan dari sebuah bangsa yang sedang dalam perjalanan panjang menuju kemerdekaan penuh dari Denmark.

Inilah poin kritis yang sering terlewatkan dalam pemberitaan internasional: Greenland bukanlah koloni pasif. Sejak 1979, mereka telah memiliki pemerintahan sendiri yang otonom, mengontrol sebagian besar urusan dalam negeri. Mayoritas penduduknya adalah suku Inuit, dengan budaya, bahasa, dan identitas yang kuat. Bagi mereka, tanah, es, dan laut adalah bagian tak terpisahkan dari jati diri. Menjual Greenland sama saja dengan menjual nenek moyang dan masa depan mereka. Penolakan ini adalah contoh nyata bagaimana narasi kekuatan besar global bisa dipatahkan oleh keteguhan prinsip sebuah bangsa kecil.

Data di Balik Es yang Mencair: Apa yang Benar-Benar Dipertaruhkan?

Mengapa semua orang tiba-tiba tertarik pada hamparan es yang dingin ini? Data ilmiah dan ekonomi memberikan jawabannya. Menurut laporan dari U.S. Geological Survey, kawasan Arktik diperkirakan menyimpan sekitar 13% cadangan minyak dunia yang belum ditemukan dan 30% cadangan gas alam. Belum lagi mineral langka seperti rare earth elements, yang sangat penting untuk industri teknologi tinggi, baterai, dan persenjataan.

Di sisi lain, jalur pelayaran Arktik—seperti Jalur Laut Utara (Northern Sea Route) di dekat Rusia—dapat memangkas waktu pelayaran dari Asia ke Eropa hingga 40% dibandingkan dengan menggunakan Terusan Suez. Bayangkan penghematan biaya bahan bakar dan waktu yang luar biasa bagi perdagangan global. Greenland, dengan lokasinya yang sentral, bisa menjadi pusat logistik dan pengawasan untuk jalur-jalur baru ini. Nilai strategisnya tidak dihitung dalam miliar dolar, tetapi dalam pengaruh geopolitik untuk beberapa dekade ke depan.

Opini: Wacana Trump adalah Alarm bagi Tata Dunia yang Rapuh

Di sini, saya ingin menyampaikan sebuah opini yang mungkin kontroversial: wacana penguasaan Greenland oleh Trump, meski tampak ekstrem, sebenarnya hanyalah gejala dari penyakit yang lebih besar. Ia mencerminkan mentalitas zero-sum game dalam politik global, di mana keuntungan satu negara harus berasal dari kerugian kedaulatan negara lain. Ini adalah pola pikir abad ke-19 yang berusaha diterapkan di abad ke-21, di mana hukum internasional dan hak menentukan nasib sendiri seharusnya lebih dihormati.

Yang lebih mengkhawatirkan, pernyataan seperti ini dapat mengikis norma-norma dasar hubungan internasional. Jika gagasan mengakuisisi wilayah berdaulat melalui pembelian atau tekanan kembali dianggap 'wajar', apa yang menghalangi kekuatan lain untuk melakukan hal serupa di tempat lain? Ini membuka kotak Pandora yang berbahaya. Alih-alih memicu perdebatan sehat tentang pengelolaan Arktik yang kooperatif dan berkelanjutan, narasi seperti ini justru memicu perlombaan senjata dan saling curiga yang dapat membuat kawasan yang sudah rapuh secara ekologis menjadi semakin tidak stabil secara politik.

Masa Depan Arktik: Kooperasi atau Konflik?

Lantas, ke mana arah semua ini? Implikasinya sangat luas. Pertama, hal ini memperdalam ketegangan dalam aliansi NATO. Denmark adalah sekutu AS yang loyal, tetapi penghinaan terhadap kedaulatan bagian kerajaannya tentu meninggalkan rasa pahit. Kedua, ini memberikan momentum bagi gerakan kemerdekaan Greenland. Sentimen anti-asing dan nasionalisme bisa menguat, mempercepat proses menuju kemerdekaan penuh yang justru mungkin membuat negosiasi dengan pihak manapun menjadi lebih kompleks.

Ketiga, dan yang paling penting, ini mengalihkan perhatian dari isu mendesak yang sebenarnya: perubahan iklim. Greenland adalah ground zero dari pemanasan global. Es yang mencair di sana langsung berkontribusi pada kenaikan permukaan laut global. Perebutan sumber daya di Arktik justru akan mempercepat eksploitasi bahan bakar fosil yang menjadi penyebab utama mencairnya es tersebut. Ada ironi yang tragis di sini: kita berebut kue yang justru kita hancurkan bersama.

Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari seluruh episode ini? Wacana Trump tentang Greenland lebih dari sekadar berita sensasional. Ia berfungsi seperti sinar X yang menembus permukaan, memperlihatkan kerangka retak dari tata dunia kita. Kita melihat betapa rapuhnya kedaulatan negara kecil di hadapan ambisi kekuatan besar. Kita juga melihat bagaimana perubahan iklim, yang seharusnya menjadi pemersatu umat manusia, justru dijadikan peluang untuk persaingan dan perampasan.

Pada akhirnya, Greenland mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga: di dunia yang saling terhubung, tidak ada lagi wilayah yang bisa dianggap sebagai 'tanah tak bertuan' untuk dikuasai. Masa depan Arktik, dan masa depan kita semua, seharusnya tidak ditentukan oleh siapa yang paling kuat atau paling berani menawar, tetapi oleh bagaimana kita bisa bekerja sama mengelola warisan bersama ini dengan bijak dan adil. Mungkin, alih-alih bertanya "Bagaimana cara kita menguasai Greenland?", pertanyaan yang lebih tepat adalah "Bagaimana cara kita bersama-sama melindungi Arktik untuk generasi mendatang?" Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah abad ke-21 akan dipenuhi dengan konflik perampasan atau kolaborasi yang cerdas.