Dari Kesalahpahaman ke Rekonsiliasi: Mengurai Akar Masalah dan Implikasi Konflik TNI-Pedagang Kecil

Bayangkan Anda sedang berjualan es krim di pinggir jalan, rutinitas harian yang menjadi tumpuan hidup keluarga. Tiba-tiba, interaksi dengan petugas berubah menjadi sorotan nasional, viral di media sosial, dan memicu perdebatan panas tentang hubungan negara dengan warganya. Itulah yang dialami Sudrajat, pedagang es jadul di Utan Panjang. Namun, di balik narasi 'kesalahpahaman' yang sudah diselesaikan secara kekeluargaan, tersimpan lapisan-lapisan persoalan yang lebih dalam dan implikasi jangka panjang yang perlu kita renungkan bersama.

Peristiwa ini, meski secara resmi telah ditutup dengan pertemuan di Bogor, sebenarnya membuka kotak Pandora tentang dinamika sosial di tingkat akar rumput. Bukan cuma tentang dua individu yang bertikai, melainkan tentang bagaimana institusi besar berinteraksi dengan warga kecil, bagaimana komunikasi bisa meleset, dan yang terpenting, bagaimana kita membangun sistem yang mencegah hal serupa terulang di masa depan. Mari kita selami lebih dalam.

Lebih Dari Sekadar Salah Paham: Memetakan Titik Rawan Konflik

Pernyataan resmi TNI yang menyebut insiden ini sebagai 'kesalahpahaman di lapangan' sebenarnya adalah pintu masuk untuk analisis yang lebih kritis. Dalam studi konflik sosial, istilah 'salah paham' seringkali menutupi ketimpangan relasi kuasa dan kegagalan prosedur standar. Menurut data Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada 2024, sekitar 65% konflik vertikal antara aparat dan warga bermula dari komunikasi yang tidak setara dan persepsi yang berbeda tentang aturan.

Dalam kasus Utan Panjang, kita perlu bertanya: Apakah ada protokol komunikasi yang jelas untuk Babinsa saat berinteraksi dengan pedagang? Apakah pelatihan soft skill dan resolusi konflik sudah menjadi bagian integral dari pembinaan prajurit di tingkat terdepan? Konflik seperti ini jarang terjadi dalam ruang hampa. Biasanya, ia adalah puncak gunung es dari akumulasi ketegangan kecil yang tidak terkelola dengan baik.

Dampak Psikologis dan Ekonomi yang Sering Terabaikan

Narasi penyelesaian 'secara kekeluargaan' memang terdengar menenangkan. Namun, kita sering lupa menganalisis dampak jangka panjang bagi pedagang seperti Sudrajat. Sebuah penelitian dari Universitas Indonesia tentang dampak konflik mikro terhadap pedagang kaki lima menunjukkan bahwa setelah insiden yang melibatkan aparat, 78% pedagang mengalami penurunan omzet selama 2-4 minggu berikutnya karena trauma psikologis dan kekhawatiran.

Selain itu, ada efek reputasi yang tidak terukur. Pedagang menjadi lebih waspada, bahkan cenderung menghindari interaksi dengan aparat, yang justru bisa mempersulit program pembinaan wilayah yang menjadi tugas Babinsa. Kepercayaan, sekali retak, membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk diperbaiki dibandingkan sekadar pertemuan rekonsiliasi. Inilah mengapa pendekatan pencegahan jauh lebih krusial daripada penyelesaian reaktif.

Evaluasi Internal: Antara Retorika dan Transformasi Nyata

Komitmen TNI untuk melakukan evaluasi internal patut diapresiasi. Namun, sejarah menunjukkan bahwa janji evaluasi pasca-insiden seringkali berhenti pada tataran prosedural tanpa menyentuh akar budaya organisasi. Evaluasi yang efektif harus menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit: Apakah sistem reward and punishment di kesatuan mendukung pendekatan persuasif? Apakah laporan dari lapangan memberikan ruang yang aman bagi prajurit untuk mengakui kesulitan dalam menangani situasi sosial yang kompleks?

Transformasi yang sesungguhnya membutuhkan lebih dari sekadar surat edaran atau tambahan pelatihan. Ia memerlukan perubahan mindset dari 'pengawas' menjadi 'fasilitator' dan 'pelindung' bagi warga. Data dari Komnas HAM menunjukkan bahwa konflik serupa memiliki pola berulang di berbagai daerah, yang mengindikasikan bahwa masalahnya mungkin sistemik, bukan sekadar kesalahan individu prajurit.

Masyarakat Digital dan Amplifikasi Konflik

Faktor yang membedakan konflik masa kini dengan era sebelumnya adalah kecepatan dan skala amplifikasi melalui media sosial. Sebuah video pendek bisa mengubah insiden lokal menjadi isu nasional dalam hitungan jam. Ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia memberikan akuntabilitas dan transparansi. Di sisi lain, ia seringkali menyederhanakan narasi menjadi hitam-putih, menghilangkan nuansa dan konteks yang penting.

Imbauan untuk tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi memang tepat. Namun, institusi juga harus berinvestasi pada kecepatan respons dan keterbukaan informasi. Dalam era digital, vakum informasi akan dengan cepat diisi oleh spekulasi dan narasi yang seringkali lebih menarik, meski tidak akurat. Membangun saluran komunikasi dua arah yang responsif dengan masyarakat adalah kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi.

Membangun Jembatan, Bukan Sekadar Memadamkan Api

Pertemuan rekonsiliasi di Bogor antara Dandim dan Sudrajat adalah langkah akhir yang penting, tetapi ia seharusnya bukan akhir dari cerita. Sinergi yang disebutkan dalam pernyataan resmi harus diterjemahkan menjadi program-program konkret. Misalnya, bisa saja dibentuk forum komunikasi rutin antara perwakilan pedagang, Babinsa, dan pemerintah kelurahan. Atau, dibuatkan modul pelatihan bersama yang melibatkan psikolog sosial untuk melatih empati dan komunikasi efektif.

Pengalaman dari negara lain, seperti program 'Community Policing' yang diadaptasi di beberapa daerah, menunjukkan bahwa ketika aparat benar-benar menyatu dengan komunitas—bukan hanya secara fisik, tetapi secara emosional dan sosial—tingkat konflik menurun drastis. Prajurit yang memahami dinamika ekonomi keluarga pedagang, masalah anak-anak sekolah di wilayahnya, atau aspirasi pemuda setempat, akan memiliki perspektif yang jauh lebih manusiawi dalam menjalankan tugas.

Pada akhirnya, insiden di Utan Panjang mengajarkan kita satu pelajaran mahal: harmoni sosial adalah bangunan yang harus terus-menerus diperbaiki, bukan warisan yang sudah jadi. Setiap kesalahpahaman, sekecil apa pun, adalah alarm yang mengingatkan bahwa ada sambungan yang perlu diperkuat, ada prosedur yang perlu diperjelas, dan ada empati yang perlu terus diasah.

Sebagai masyarakat, kita punya pilihan. Apakah kita akan puas dengan narasi 'sudah selesai' dan melupakan sampai konflik berikutnya muncul? Atau, kita akan menggunakan momentum ini untuk mendorong dialog yang lebih substansial tentang bagaimana negara melayani warganya yang paling kecil? Hubungan TNI dan rakyat adalah hubungan darah daging. Seperti hubungan dalam keluarga sesungguhnya, yang terpenting bukanlah tidak pernah berselisih, tetapi bagaimana kita memperbaiki diri setelahnya, dan membangun sistem komunikasi yang membuat perselisihan berikutnya tidak perlu terjadi. Mari kita jadikan ini awal, bukan akhir, dari perjalanan menuju hubungan yang lebih dewasa, saling menghormati, dan benar-benar bersinergi.