Dari Kandang ke Piring: Mampukah Strategi Peternakan 2026 Menjawab Tantangan Protein Kita?
Kementerian Pertanian sedang menyusun peta jalan ambisius untuk peternakan nasional 2026. Bukan sekadar angka produksi, strategi ini berfokus pada ekosistem terintegrasi dan kesejahteraan peternak kecil. Tapi bisakah rencana ini benar-benar mengamankan pasokan protein hewani kita di tengah tantangan iklim dan ekonomi?
Bayangkan pagi ini Anda sarapan dengan telur dadar atau ayam goreng. Sepele, bukan? Tapi tahukah Anda, di balik sepiring makanan itu ada rantai pasok yang kompleks, mulai dari peternak kecil di pelosok negeri hingga kebijakan pemerintah di tingkat nasional. Di tengah program Makan Bergizi Gratis yang sedang digalakkan, pertanyaan besarnya adalah: mampukah kita memastikan setiap anak Indonesia mendapat akses protein hewani yang cukup dan terjangkau?
Kementerian Pertanian punya jawaban ambisius melalui Roadmap Peternakan 2026. Yang menarik, fokusnya bukan hanya pada mengejar target produksi, melainkan membangun ekosistem terintegrasi. Mereka menyadari bahwa ketahanan pangan tidak bisa lagi mengandalkan Jawa dan Bali saja. Data menunjukkan bahwa 60% potensi pengembangan peternakan justru berada di luar dua pulau ini, dengan lahan yang lebih luas dan daya dukung lingkungan yang lebih baik.
Dalam evaluasi menyeluruh terhadap capaian 2025, Kementan menempatkan stabilitas pasokan ayam dan telur sebagai prioritas utama. Rencana konkretnya meliputi pengembangan kawasan peternakan terpadu di wilayah-wilayah baru, memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir, serta investasi pada teknologi pakan dan kesehatan hewan. Yang patut diapresiasi, pendanaan program ini bersifat produktif—dirancang bukan sekadar memberi bantuan, tapi menciptakan sistem yang berkelanjutan.
Menurut pengamatan saya, strategi ini baru akan benar-benar efektif jika mampu menyelesaikan tiga tantangan klasik: pertama, disparitas harga pakan antara Jawa dan luar Jawa yang masih mencapai 15-20%; kedua, akses peternak kecil terhadap teknologi modern; ketiga, integrasi data real-time untuk antisipasi fluktuasi pasar. Sebuah studi di Vietnam menunjukkan bahwa sistem terintegrasi mampu mengurangi biaya produksi peternak kecil hingga 25% dalam tiga tahun.
Pada akhirnya, keberhasilan Roadmap Peternakan 2026 tidak akan diukur dari angka-angka statistik semata, melainkan dari cerita sederhana: apakah seorang ibu di Papua bisa membeli telur dengan harga stabil? Apakah peternak di NTT merasa hidupnya lebih sejahtera? Dan yang paling penting, apakah generasi mendatang tumbuh dengan gizi yang cukup untuk bersaing di tingkat global?
Kita semua punya peran dalam cerita ini—mulai dari menjadi konsumen yang bijak, mendukung produk lokal, hingga mengawasi implementasi kebijakan. Karena ketahanan pangan bukan hanya urusan pemerintah, tapi tanggung jawab kolektif kita sebagai bangsa. Lalu, sudah siapkah kita berkontribusi?