Analisis Konflik di UNM: Ketika Solidaritas Bertabrakan dengan Ruang Publik di Makassar

Dalam kajian sosiologi urban, ruang publik seringkali menjadi panggung pertarungan kepentingan yang tak terlihat. Di Makassar, Kamis malam (4/3/2026), panggung itu berubah menjadi arena konflik nyata ketika ratusan pengemudi ojek online bentrok dengan mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) di Jalan AP Pettarani. Peristiwa yang bermula dari unjuk rasa mahasiswa ini berkembang menjadi insiden saling serang dengan batu dan berujung pada kerusakan fasilitas kampus, menawarkan lensa menarik untuk memahami dinamika sosial perkotaan kontemporer. Insiden ini mengingatkan kita bahwa di balik rutinitas kota metropolitan, terdapat potensi ketegangan yang dapat terpicu oleh kesalahpahaman sekecil apapun.

Dari Unjuk Rasa ke Eskalasi Kekerasan: Sebuah Rekonstruksi Peristiwa

Berdasarkan keterangan dari berbagai pihak, kronologi peristiwa dimulai dengan aksi demonstrasi damai mahasiswa UNM yang menyoroti kasus penembakan remaja bernama Bertrand Eka Prasetyo. Aksi yang berlangsung sejak sore hari tersebut berjalan tertib hingga terjadi interaksi antara massa demonstran dengan seorang pengemudi ojek online yang melintas. Versi yang berkembang menyebutkan terjadi perselisihan yang berakhir dengan pengrusakan sepeda motor milik pengemudi tersebut. Insiden inilah yang menjadi pemicu eskalasi konflik. Solidaritas di antara komunitas pengemudi ojek online bergerak cepat; dalam waktu singkat, ratusan anggota komunitas tersebut berkumpul dan bergerak menuju lokasi kampus. Ketegangan mencapai puncaknya ketika massa dari kedua kelompok saling berhadapan dan melakukan aksi lempar batu, tidak hanya di luar tetapi juga merambah ke area dalam kampus, mengakibatkan kerusakan pada beberapa fasilitas seperti kaca bangunan.

Respons Aparat dan Upaya De-eskalasi

Aparat keamanan yang terdiri dari personel TNI dan Polri yang telah berada di lokasi untuk mengawal aksi unjuk rasa segera mengambil langkah intervensi. Upaya mereka difokuskan pada pemisahan kedua kelompok yang sedang bertikai dan mencegah kontak fisik lebih lanjut. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, dalam konferensi pers di lokasi, menegaskan bahwa akar masalah adalah kesalahpahaman. "Situasi dipicu oleh tabrakan kepentingan di ruang dan waktu yang sama," jelas Arya, merujuk pada aktivitas demonstrasi yang bersinggungan dengan aktivitas warga, termasuk yang hendak menunaikan ibadah tarawih dan berbuka puasa. Polisi menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti kasus ini secara hukum, dengan proses pengambilan keterangan korban dan identifikasi pelaku perusakan yang sedang dilakukan. Hingga malam berakhir, penguatan pengamanan masih diterapkan di sekitar kawasan kampus untuk mencegah kemungkinan kericuhan berulang.

Membaca Konflik Melalui Lensa Sosiologis dan Ekonomi

Insiden di UNM ini menyisakan pertanyaan mendalam yang melampaui narasi kesalahpahaman biasa. Dari perspektif sosiologis, konflik ini mengungkap bagaimana identitas kelompok—baik sebagai ‘mahasiswa aktivis’ maupun ‘komunitas ojol’—dapat dengan cepat mengkristal dan berhadap-hadapan dalam situasi krisis. Solidaritas internal yang seharusnya menjadi kekuatan positif justru berubah menjadi amplifier konflik ketika diarahkan secara reaktif. Data dari Pusat Kajian Konflik Urban (2025) menunjukkan peningkatan 30% insiden konflik komunal skala kecil di area kampus dan pusat ekonomi selama dua tahun terakhir, seringkali dipicu oleh persaingan penggunaan ruang publik. Dari sisi ekonomi, ketegangan ini juga merefleksikan tekanan hidup di kota besar. Pengemudi ojek online, yang bergantung pada kendaraan sebagai alat pencarian nafkah, melihat kerusakan motor sebagai ancaman eksistensial langsung. Sementara itu, mahasiswa, yang sedang memperjuangkan isu keadilan, berada dalam kondisi emosional yang tinggi. Tabrakan kedua kepentingan vital inilah yang menciptakan ledakan emosi kolektif.

Refleksi dan Langkah Ke Depan: Mencegah Pengulangan Sejarah

Sebagai penutup, peristiwa memilukan di UNM Makassar ini harus menjadi titik tolak untuk refleksi kolektif. Konflik semacam ini bukanlah takdir, melainkan konsekuensi dari kegagalan komunikasi, manajemen ruang publik, dan mungkin juga adanya prasangka antar kelompok masyarakat. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang memulai, tetapi bagaimana kita membangun mekanisme sosial yang lebih resilien. Institusi pendidikan seperti universitas memiliki peran ganda: sebagai korban kerusakan dan sebagai subjek yang harus memimpin upaya rekonsiliasi. Dialog terbuka antara pihak rektorat, perwakilan mahasiswa, dan perwakilan komunitas pengemudi ojek online di Makassar bisa menjadi langkah pertama yang konkret. Selain itu, perlu ada sosialisasi dan pemahaman bersama tentang tata kelola aksi demonstrasi dan aktivitas publik lainnya di sekitar kawasan sensitif. Pada akhirnya, kota yang cerdas bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi tentang kapasitas warganya untuk mengelola perbedaan dan mencegah sebuah kesalahpahaman kecil bermetamorfosis menjadi tragedi yang merusak fasilitas dan, yang lebih penting, meretakkan kohesi sosial. Mari kita jadikan luka ini sebagai pembelajaran, agar ruang publik kita benar-benar menjadi ruang bersama yang aman dan inklusif bagi semua pihak.