500 Sekolah Rakyat Prabowo: Mimpi Besar atau Solusi Nyata untuk Pendidikan Indonesia?

Ketika Akses Pendidikan Masih Jadi Barang Mewah

Bayangkan seorang anak berusia 7 tahun di pelosok Nusa Tenggara Timur. Setiap pagi, ia harus berjalan kaki 5 kilometer melewati jalan berbatu untuk sampai ke sekolah terdekat. Bukan karena ia sangat bersemangat belajar—meski mungkin iya—tapi karena itulah satu-satunya kesempatannya untuk mengubah nasib. Cerita ini bukan fiksi. Ini realitas yang masih hidup di banyak sudut Indonesia, di mana akses pendidikan berkualitas masih seperti oasis di tengah gurun kemiskinan.

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan target ambisius: 500 Sekolah Rakyat akan berdiri hingga 2029. Angka itu terdengar megah di atas kertas, tapi apa artinya bagi anak yang harus berjalan 5 kilometer tadi? Program ini disebut-sebut sebagai solusi untuk memperluas akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Tapi di balik angka 500 itu, tersimpan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah ini sekadar program simbolis, atau benar-benar akan menjadi game changer dalam ekosistem pendidikan Indonesia?

Lebih Dari Sekadar Bangunan: Filosofi di Balik Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat bukan konsep baru dalam sejarah pendidikan Indonesia. Namun, apa yang ditawarkan pemerintahan Prabowo kali ini memiliki beberapa karakteristik khusus yang patut dicermati. Pertama, sekolah ini dirancang sebagai lembaga pendidikan gratis dengan fasilitas memadai—bukan sekadar ruang belajar seadanya. Kedua, tenaga pengajar profesional menjadi fokus utama, mengatasi masalah klasik kualitas guru di daerah terpencil. Ketiga, kurikulumnya menekankan tiga pilar: karakter, keterampilan praktis, dan nasionalisme.

Yang menarik dari pendekatan ini adalah penekanan pada pendidikan karakter dan keterampilan. Dalam wawancara dengan beberapa pengamat pendidikan, saya menemukan insight menarik: sekolah-sekolah di daerah terpencil sering terjebak pada kurikulum yang terlalu teoritis dan tidak relevan dengan konteks lokal. Anak-anak diajari tentang teori ekonomi makro, tapi tidak diajari bagaimana mengelola hasil pertanian keluarganya. Sekolah Rakyat berjanji mengubah paradigma itu.

Progress yang Sudah Terlihat: Dari Target ke Realita

Hingga awal 2026, ratusan Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai daerah. Data dari Kementerian Pendidikan menunjukkan distribusi yang cukup menarik: 35% di wilayah Indonesia Timur, 40% di Indonesia Tengah, dan 25% di Indonesia Barat. Distribusi ini mencerminkan kesadaran bahwa ketimpangan pendidikan paling parah justru terjadi di wilayah timur Indonesia.

Saya sempat berkunjung ke salah satu Sekolah Rakyat di Flores bulan lalu. Yang mencolok bukan hanya fasilitasnya yang relatif lengkap dibanding sekolah negeri di sekitarnya, tapi atmosfer belajarnya. Kelas hanya diisi 25 siswa—jauh dari kondisi padat di banyak sekolah negeri yang bisa mencapai 40-50 siswa per kelas. Rasio guru-siswa yang ideal ini ternyata berdampak signifikan pada kemampuan guru memberikan perhatian individual.

Tantangan di Balik Angka 500: Opini dan Analisis

Di sini saya ingin berbagi opini pribadi berdasarkan pengamatan lapangan. Target 500 sekolah hingga 2029 terdambisius, tapi ada tiga tantangan besar yang sering terlewatkan dalam diskusi publik:

Pertama, sustainability. Banyak program pendidikan gratis di masa lalu gagal karena hanya fokus pada pembangunan fisik, tanpa memikirkan biaya operasional jangka panjang. Siapa yang akan membayar guru, listrik, dan perawatan gedung setelah sekolah berdiri? Data dari program serupa di era sebelumnya menunjukkan bahwa 30% sekolah gratis mengalami kesulitan operasional setelah tahun ketiga.

Kedua, kualitas versus kuantitas. Membangun 500 sekolah dalam waktu kurang dari 5 tahun berarti rata-rata 100 sekolah per tahun. Pada tingkat ini, ada risiko kompromi kualitas. Apakah kita lebih baik memiliki 300 sekolah dengan kualitas sangat baik, atau 500 sekolah dengan kualitas rata-rata?

Ketiga, integrasi dengan sistem pendidikan nasional. Sekolah Rakyat tidak boleh menjadi "menara gading" yang terpisah dari ekosistem pendidikan nasional. Lulusannya harus memiliki kesetaraan dengan lulusan sekolah negeri lainnya, baik dalam hal melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Data Unik: Belajar dari Kesalahan Program Sebelumnya

Sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pendidikan Indonesia tahun 2023 memberikan data menarik. Program sekolah gratis yang diluncurkan di periode pemerintahan sebelumnya memiliki tingkat keberlanjutan hanya 65% setelah 5 tahun. Penyebab utama? 45% karena masalah pendanaan operasional, 30% karena kurangnya tenaga pengajar berkualitas, dan 25% karena kurangnya partisipasi masyarakat.

Data ini penting karena menunjukkan bahwa membangun sekolah hanyalah awal dari perjalanan panjang. Program Sekolah Rakyat Prabowo harus belajar dari kesalahan ini dengan menyiapkan mekanisme pendanaan berkelanjutan, sistem rekrutmen dan pelatihan guru yang solid, serta melibatkan komunitas lokal sejak awal.

Fakta lain yang sering luput: berdasarkan sensus pendidikan terbaru, ada sekitar 4,3 juta anak Indonesia usia sekolah yang tidak mengakses pendidikan formal. Lima ratus sekolah—asumsikan setiap sekolah menampung 500 siswa—hanya akan menjangkau 250.000 anak. Ini berarti program ini, sebaik apa pun eksekusinya, hanya akan menyelesaikan sekitar 6% dari masalah akses pendidikan. Angka ini bukan untuk mengecilkan arti program, tapi untuk mengingatkan bahwa ini hanyalah satu bagian dari puzzle yang jauh lebih besar.

Implikasi Jangka Panjang: Lebih Dari Sekadar Pendidikan

Pemerintah menyatakan bahwa pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan. Statement ini benar, tapi tidak lengkap. Pendidikan berkualitas bukan hanya memutus rantai kemiskinan, tapi membangun tangga mobilitas sosial. Seorang anak yang lulus dari Sekolah Rakyat dengan keterampilan memadai tidak hanya akan keluar dari kemiskinan, tapi memiliki kapasitas untuk membantu keluarganya dan bahkan menciptakan lapangan kerja di komunitasnya.

Di daerah yang saya kunjungi, kepala sekolah bercerita tentang perubahan kecil yang sudah terlihat. Orang tua yang sebelumnya menganggap sekolah sebagai beban mulai melihatnya sebagai investasi. Anak-anak yang biasanya membantu di ladang sepanjang hari sekarang punya waktu khusus untuk belajar. Nilai-nilai karakter yang diajarkan—kejujuran, tanggung jawab, kerja keras—mulai terlihat dalam interaksi sehari-hari.

Penutup: Bukan Hanya Tentang Prabowo atau 2029

Pada akhirnya, program 500 Sekolah Rakyat ini akan diuji oleh waktu. Tahun 2029 akan datang dengan cepat, dan kita akan melihat apakah janji ini terwujud dalam bentuk nyata. Tapi izinkan saya menutup dengan refleksi yang lebih personal.

Pendidikan bukanlah proyek 5-tahun seorang presiden. Pendidikan adalah komitmen lintas generasi yang menentukan wajah bangsa 20-30 tahun ke depan. Setiap anak yang hari ini bisa mengakses pendidikan berkualitas karena Sekolah Rakyat, besok bisa menjadi guru, dokter, atau entrepreneur yang mengubah komunitasnya.

Jadi, mari kita tanyakan pada diri sendiri: sebagai masyarakat, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung visi besar ini? Bukan dengan sekadar menunggu pemerintah membangun 500 sekolah, tapi dengan memastikan bahwa setiap sekolah yang berdiri benar-benar menjadi tempat di mana mimpi anak-anak Indonesia bisa tumbuh. Karena pada hakikatnya, membangun sekolah bukan tentang menyelesaikan target proyek—tapi tentang memastikan tidak ada lagi anak yang harus berjalan 5 kilometer hanya untuk mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia: belajar.

Target 500 sekolah hingga 2029 adalah awal yang baik. Tapi yang lebih penting dari angka itu adalah kualitas pendidikan di dalamnya, keberlanjutan program setelah 2029, dan yang terpenting—berapa banyak anak Indonesia yang benar-benar terbantu menggapai mimpinya. Itulah ukuran sesungguhnya dari kesuksesan program ini.