5 Juta Hektar Sawit Ilegal Akan 'Direbut' Negara: Ambisi Besar atau Mimpi di Siang Bolong?

Bayangkan sebuah lahan seluas hampir setengah Pulau Jawa. Itulah skala 5 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang kini berada dalam sorotan tajam pemerintah. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan rencana ambisius: mengambil alih perkebunan sawit ilegal seluas itu pada tahun 2026. Bukan angka main-main, ini adalah langkah yang bisa mengubah peta industri sawit Indonesia selamanya. Tapi di balik angka fantastis itu, ada pertanyaan besar yang menggelayut: seberapa realistis target ini, dan apa dampak riilnya bagi perekonomian, lingkungan, serta jutaan petani yang menggantungkan hidupnya pada komoditas emas hijau ini?

Rencana ini bukan muncul tiba-tiba. Ini seperti babak lanjutan dari upaya penertiban yang sudah dimulai sebelumnya. Pemerintah mengklaim telah berhasil 'menertibkan' jutaan hektar lahan serupa, dan keberhasilan itu jadi batu pijakan untuk lompatan yang lebih jauh. Tapi, mengambil alih lahan seluas 5 juta hektar bukan sekadar urusan administrasi. Ini adalah operasi kompleks yang menyentuh urat nadi ekonomi daerah, kepentingan bisnis besar, dan nasib masyarakat lokal. Seperti apa wajah industri sawit kita nanti jika rencana ini benar-benar terwujud?

Mengurai Benang Kusut Sawit Ilegal: Bukan Sekadar Soal Izin

Ketika berbicara tentang 'sawit ilegal', banyak orang langsung membayangkan perkebunan raksasa yang dengan sengaja melanggar hukum. Realitanya seringkali lebih berlapis dan rumit. Banyak kasus bermula dari tumpang tindih kebijakan, konflik tenurial yang tak kunjung usai, atau bahkan proses perizinan yang begitu berbelit sehingga petani kecil terjebak dalam status 'abu-abu'. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beberapa tahun lalu menunjukkan, dari sekitar 16,8 juta hektar kebun sawit di Indonesia, hampir 3,4 juta hektar di antaranya berada di dalam kawasan hutan. Ini adalah gambaran awal betapa rumitnya masalah yang dihadapi.

Rencana pengambilalihan oleh pemerintah, seperti yang dijelaskan, bertujuan mulia: mengembalikan fungsi lahan, menambah pundi-pundi negara, dan menciptakan tata kelola yang berkelanjutan. Lahan yang 'diambil' nantinya berpotensi dikelola BUMN, diserahkan ke koperasi, atau dialokasikan untuk program strategis seperti reforma agraria dan ketahanan pangan. Di sini muncul opini menarik: apakah perubahan pengelolaan dari swasta (meski ilegal) ke negara atau koperasi otomatis menjamin keberlanjutan? Pengalaman mengelola aset negara seringkali diwarnai inefisiensi. Tantangan sebenarnya mungkin bukan sekadar 'siapa yang mengelola', tetapi 'bagaimana sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel' bisa dibangun.

Dua Sisi Mata Pisau: Dampak Ekonomi vs. Konservasi Lingkungan

Industri kelapa sawit adalah penyumbang devisa terbesar sektor non-migas Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, nilai ekspor minyak sawit dan turunannya bisa mencapai puluhan miliar dolar AS per tahun. Pengambilalihan lahan seluas 5 juta hektar berpotensi mengganggu pasokan dan mengacaukan rantai pasok, setidaknya dalam jangka pendek. Bayangkan gejolak yang bisa terjadi di pasar global jika Indonesia, sebagai produsen terbesar dunia, tiba-tiba melakukan intervensi masif seperti ini. Harga komoditas bisa berfluktuasi liar, dan kepercayaan buyer internasional bisa tergoyah.

Di sisi lain, argumen lingkungan sangat kuat. Perkebunan sawit ilegal seringkali menjadi biang kerok deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kebakaran hutan. Dengan mengambil alih lahan ini, pemerintah berpeluang besar untuk melakukan restorasi ekosistem, setidaknya pada bagian-bagian yang memang kritis. Data unik dari World Resources Institute menunjukkan bahwa lahan gambut yang sering dibuka untuk sawit ilegal justru menjadi sumber emisi karbon yang masif ketika dikeringkan. Jadi, penertiban bukan hanya soal hukum, tapi juga kontribusi nyata terhadap komitmen iklim Indonesia. Pertanyaannya, apakah pemerintah punya kapasitas teknis dan anggaran untuk merestorasi lahan seluas itu setelah mengambil alih?

Tantangan Terbesar: Implementasi di Lapangan yang Berkeadilan

Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak anti-sawit, tetapi pro-kepatuhan. Ini adalah pesan yang penting. Namun, dalam praktiknya, membedakan antara 'pelaku nakal' besar dengan petani kecil yang terjebak sistem akan menjadi ujian terberat. Proses pengambilalihan harus didasari data yang sangat akurat. Kesalahan identifikasi bisa berakibat fatal, memicu konflik sosial, dan justru meminggirkan kelompok yang seharusnya dilindungi. Pengalaman program sertifikasi sawit berkelanjutan (ISPO) menunjukkan bahwa petani kecil seringkali paling kesulitan memenuhi kompleksitas administrasi. Skema pengambilalihan harus belajar dari hal ini.

Respons dari berbagai pihak pun terbelah. Asosiasi produsen sawit tentu was-was dengan intervensi negara yang bisa dianggap terlalu dalam. Sementara kelompok lingkungan mendorong agar langkah ini juga diikuti dengan transparansi dalam penentuan lahan yang akan direstorasi versus yang akan tetap diusahakan. Ada satu data yang sering terlupakan: banyak perkebunan sawit ilegal justru memiliki keterkaitan dengan mata pencaharian masyarakat lokal. Menurut studi LPEM UI, sektor sawit menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Kebijakan ini harus mempertimbangkan dampak sosialnya dengan sangat hati-hati, agar penertiban lahan tidak berujung pada pengangguran baru.

Melihat ke Depan: Pelajaran dari Masa Lalu dan Harapan ke Depan

Ini bukan pertama kalinya wacana penertiban sawit ilegal mengemuka. Sebelumnya sudah ada moratorium izin sawit, program peremajaan, dan berbagai insiatif lainnya dengan tingkat keberhasilan yang beragam. Keberhasilan rencana ambisius ini akan sangat bergantung pada konsistensi politik, koordinasi yang solid antar kementerian (LHK, ATR/BPN, Pertanian), dan pendekatan yang tidak seragam. Mungkin solusinya bukan hitam-putih 'ambil alih seluruhnya', tetapi kombinasi: legalisasi dengan syarat ketat untuk lahan yang memungkinkan, restorasi untuk lahan yang rusak parah, dan penegakan hukum tegas bagi korporasi yang dengan sengaja melanggar.

Pada akhirnya, ambisi menguasai 5 juta hektar lahan adalah cermin dari keinginan besar untuk berdaulat atas sumber daya alam. Namun, kedaulatan yang sejati bukan hanya tentang kepemilikan, tetapi tentang kemampuan mengelola dengan bijak, adil, dan berkelanjutan untuk generasi sekarang dan mendatang. Rencana ini ibarat pedang bermata dua: bisa menjadi momentum bersejarah untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, atau justru menjadi beban baru jika eksekusinya ceroboh.

Sebagai masyarakat, kita tidak bisa hanya menonton. Kita perlu mengawasi proses ini dengan kritis, memastikan dialog dengan semua pemangku kepentingan benar-benar terjadi, dan mendorong transparansi dalam setiap tahapannya. Karena yang dipertaruhkan di sini bukan hanya setumpuk data dan hektare lahan, tetapi masa depan lanskap ekologi dan sosial Indonesia. Mari kita tanyakan pada diri sendiri: sudah siapkah kita mendukung transformasi besar ini, dengan segala konsekuensi dan komprominya? Atau jangan-jangan, kita lebih nyaman dengan status quo yang penuh masalah, namun sudah kita kenali? Jawabannya akan menentukan apakah angka 5 juta hektar itu akan menjadi monumen keberhasilan, atau sekadar angka fantasi dalam arsip kebijakan.